TASIK – Rencana
Mendikbud Anies Basweda memperbaiki upah guru honorer mendapatkan
sambutan positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota
Tasikmalaya. Lembaga naungan guru-guru ini mengajukan usulan agar para
guru honorer mendapatkan gaji minimal Rp 2 juta per bulan.
“Penghasilan minimal guru itu Rp 2 juta,
jadi ya kita harapkan Rp 2 juta gaji untuk honorer itu,” ujar Ketua
PGRI Kota Tasikmalaya Bambang Alamsyah saat dihubungi Radar Tasikmalaya
(Grup JPNN), kemarin (27/11).
Gaji Rp 2 juta itu, kata dia, untuk
perbaikan taraf hidup guru honorer yang sangat menghawatirkan. Mereka
hidup jauh dari kelayakan. “Sekarang itu honornya kebanyakan digaji
hanya Rp 200 ribu sampai Rp 450 ribu (per bulan),” jelasnya.
Kata dia, pada puncak peringatan Hari
Guru dan HUT ke-69 PGRI di Istora Senayan disampaikan pula mengenai
permasalahan gaji honorer ini.
“PGRI meminta pemerintah memperhatikan
upah bagi guru honorer. Kita minta gaji honorer itu sebesar penghasilan
minimal guru,” terangnya.
Namun, kata dia, jawaban JK belum menggembirakan. “Belum ada kepastian seperti apa solusi untuk guru honorer ini,” tandasnya.
Dalam wawancara terpisah, Sekretaris
Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya Dadan
Lutfi Ansahari mengatakan wacana menggaji para guru honorer lebih besar
dari upah saat ini memberikan angin segar kepada para guru honorer
karena rata-rata penghasilannya jauh d ibawah upah minimum kota (UMK).
Dia ingin angka gaji untuk guru honorer
yang ditetapkan pemerintah bisa disesuaikan dengan kebutuhan hidup
layak, sepertihalnya upah minimum untuk para pekerja perusahaan.
“Pegawai saja punya UMK, masa honorer tidak,” ujarnya saat dihubungi Radar, kemarin (27/11).
Menurutnya, dengan perbaikan upah guru
honorer, maka akan terjalin hubungan simbiosis, saling menguntungkan
antara pemerintah dengan para guru honorer. Pemerintah mendapatkan
tenaga pengajar dan para guru honoroer mendapatkan kesejahteraan.
Apalagi keberadaan tenaga honorer itu berawal dari kebutuhan sumber daya manusia untuk menyukseskan program pemerintah.
Jika penetapan upah minimum guru honorer
itu bisa benar-benar terealisasi, hal itu membuktikan bahwa pemerintah
memang memiliki kepedulian terhadap guru honorer yang selama ini
membantu program pemerintah.
Apalagi jika mengingat guru honorer yang
harus bersusah payah mengajar di beberapa sekolah untuk bisa mencukupi
kebutuhan hidupnya. “Rata-rata (upahnya) Rp 300 (ribuan). Jadi ada yang
mengajarnya di dua sekolah,” terangnya.
Salah satu guru honorer Madrasah Aliyah
di wilayah Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Yosep Hidayat
mengaku terkadang merasa heran ketika membandingkan penghasilannya
sebagai guru honorer dengan buruh, bahkan kuli yang bisa mendapatkan
penghasilan yang lebih besar.
Padahal yang dia ketahui di negara lain
tenaga pengajar mendapat perhatian yang sangat baik dari pemerintah
karena peran guru sangat penting untuk mencetak generasi bangsa.
“Soalnya guru kan menyangkut peningkatan SDM,” kata dia.
Disinggung keinginan upah yang
didapatkan guru honorer ke depannya, dia berharap bisa mendapatkan
kesejahteraan yang setara dengan kehidupan hidup sepertihalnya standar
UMK dan UMR. “Kalau bisa sih lebih dari itu,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya Menteri
Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan
penetapan upah minimum guru honorer karena kesejahteraan guru honorer
masih rendah. "
Tenaga kerja saja punya upah minimum,
tapi guru tidak punya. Kami harus kembalikan, harus ada batas minimum
untuk guru. Guru tidak bisa bekerja seperti sekarang," ujar Anies usai
upacara peringatan Hari Guru di halaman Kementerian Pendididikan dan
kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta Selasa (25/11).
Untuk memuluskan ide tersebut Anies
mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) Yuddy Chrisnandi. Selain itu,
dia juga akan membawa rencana ini untuk dibahas bersama Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. (rga/ali)
jpnn
0 komentar:
Posting Komentar